Cipno Hartono, S.PKP. Staf BPS Kabupaten Serang

Salah satu indikator/alat ukur yang  dipakai untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Unsur penting yang dijadikan sebagai indicator kesejahteraan petani adalah besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran.

Dalam kaitan tersebut salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli.

Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti secara relative lebih sejahtera. Dengan demikian, NTP merupakan salah satu indicator relative tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relative semakin sejahtera tingkat kehidupan petani(Silitonga, 1995; Sumodiningrat,2001; Tambunan, 2003; BPS, 2006; Masyhuri, 2007).

Sektor pertanian memiliki multifungsi,  antara lain  mencakup aspek produksi, peningkatan kesejahteraan masyarakat,  atau penanggulangan kemiskinan dan kelestarian lingkungan. Dalam aspek produksi, pertanian berperan dalam menghasilkan produksi bahan pangan pokok, bahan baku industry domestik, bahan pakan, bioenergy, dan produksi untuk ekspor.

Dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor pertanian merupakan sumber lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, pembentukan capital yang berperan besar dalam penanggulangan kemiskinan. Penyediaan/produksi berbagai produk pertanian dengan harga yang murah juga telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama konsumen.

Sektor pertanian juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui perannya dalam menciptakan alam yang hijau dan menciptakan keseimbangan lingkungan, menghindari erosi, dan pengurangan polusi.

Dalam RPJM tahun2015-2019 (melalui kegiatan UPSUS) diyakini focus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendalaman dari strategi Triple+OneTrackStrategy, yaitu pembangunan yang pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan pekerjaan (pro-job), pro-pengurangan kemiskinan (pro- poor), serta pro-pengelolaan dan/atau ramah lingkungan (pro-environment).

 NTP Banten

Berdasarkan table, NTP di Provinsi Banten pada November 2015, secara umum naik 1,37 persen dibandingkan NTP Oktober2015, yaitu dari 106,07 menjadi 107,53. Hal ini menunjukan bahwa petani di Provinsi Banten mengalami surplus, yang disebabkan oleh harga produksi lebih besar disbanding harga konsumsi dan biaya produksi. Dengan demikian petani di Provinsi Banten pada bulan November 2015 lebih sejahtera disbanding bulan Oktober 2015.

Besarnya tingkat pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) dipengaruhi juga oleh besarnya asset produksi pertanian (terutama pemilikan lahan usaha), jenis komoditas yang diusahakan, produktivitas, dan hargaproduksi. Besarnya tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi struktur dan pola konsumsi rumah tangga.

Share kenaikan NTP pada bulan November diberikan oleh subsector tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan, yang masing – masing memberikan kontribusi sebesar 2,87persen, 0,91 persen dan 0,23 persen.

 Peningkatan Produksi Pertanian

Pendapatan petani secara langsung ditentukan oleh besarnya produksi yang dihasilkan petani, sedangkan besarnya produksi tersebut dipengaruhi oleh penguasaan lahan yang dikuasai dan produktivitas usahatani. Dalam kaitan dengan lahan pertanian, data menunjukkan ketersediaan lahan pertanian per kapita mengalami penurunan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kecenderungan konversi lahan, terutama untuk lahan sawah. Ketersediaan lahan yang sesuai untuk pertanian yang sangat terbatas perlu dilindungi.

Seluas 3.000 hektar lahan pertanian sawah dariluas 48.698 hektar lahan pertanian sawah yang ada di Kabupaten Serang akan beralih fungsi menjadi kawasan industry dan perumahan (pilar banten.com25 oktober 2015 ).

Akibatnya,produksi padi untuk ketahanan pangan masyarakat terancam. Kebijakan untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian telah banyak dibuat. Penetapan undang-undang dan peraturan Pemerintah lain yang mengatur tentang pendayagunaan lahan dan pengendalian konversi lahan.

Kebijakan terakhir adalah dengan diterbitkannya UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sanksi pidana yang melanggar maksimal kurungan lima tahun dan denda 1 milyar.

 Harapan Petani

Petani berharap kepada pemerintah atas kebijakan harga (pricesupport). Sasaran kebijakan ini adalah: (a) Melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar, yang umumnya terjadi pada musim panen, (b) Melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli, yang umumnya terjadi pada musim paceklik, (c) Mengendalikan inflasi melalui stabilitasi harga. Karena harga yang biasa diterima oleh petani sebagian besar atas dasar harga para tengkulak, sehingga sangat merugikan petani.( CH )

Berdasarkan pantauan periode 1-15 Agustus 2015, kondisi sawah yang mengalami kekeringan telah mencapai 4.011 ha, dengan rincian 1.057 ha terkena kekeringan ringan, 1.346 ha terkena kekeringan sedang, 891 ha terkena kekeringan berat dan 717 ha puso. Termasuk puso 7.500 m2 di persemaian atau konversi menjadi 15 ha. Sehingga total puso seluas 732 ha.

Dari total 24 kecamatan yang mengalami kekeringan, Kecamatan Kopo terkena dampak kekeringan yang paling luas yaitu sekitar 425 ha dan yang paling kecil adalah Kecamatan Ciomas seluas 8 ha.

Adapun sebaran sawah yang terkena kekeringan sebagaimana pada peta berikut. Bila mengacu kepada angka absolut luas sawah yang terkena kekeringan, Kecamatan yang terkena kekeringan cukup tinggi justru terletak pada jalur sungai Ciujung dan saluran primer Bendung Pamarayan. Sedangkan Kecamatan yang tidak dilewati jalur tersebut terkena kekeringan paling tinggi hanya 66 ha, bahkan ada 5 kecamatan yang tidak terkena puso. 

Fenomena ini mungkin disebabkan oleh:

  1. Kecamatan dalam jalur sungai Ciujung dan saluran primer bendung Pamarayan memiliki luas sawah yang cukup besar sehingga nilai absolut sawah yang terkena kekeringan pun memiliki peluang terkena dampak kekeringan yang lebih besar pula dibandingkan dengan Kecamatan yang tidak berada pada jalur ini.
  2. Petani pada kecamatan yang terletak pada jalur ini memiliki perilaku risk taker yang lebih dominan dibandingkan dengan kecamatan lain sehingga setelah panen pada bulan April dan Mei, mereka memutuskan untuk melanjutkan tanam walaupun Prakiraan Curah Hujan sudah disampaikan kepada petani melalui petugas pertanian kecamatan.
  3. Terjadi inefisiensi saluran primer, sehingga kecamatan yang dekat dengan jalur tersebut tetap terkena kekeringan. Inefisiensi ini dapat pula terjadi karena menurunnya debit bendung Pamarayan.

Berdasarkan laporan dan monitoring, lokasi sawah yang terkena kekeringan (warna merah) sebagaimana pada peta berikut. 

Dari prakiraan curah hujan yang dirilis oleh BMKG, bula September masih akan terjadi curah hujan dengan dominan intensitas rendah. Ada 8 wilayah mengalami intensitas rendah 0-20 mm, 30 wilayah intensitas 21-50 mm dan 10 wilayah mengalami intensitas 51-100 mm. Lokasi sawah yang mengalami kekeringan (tanda merah) terutama pada kondisi berat hampir dipastikan puso bila tidak ada bantuan irigasi suplementer lain. Jadi luas puso pada akhir bulan September akan bertambah. 

Pada bulan Oktober terjadi fenomena yang bertolak belakang. Luas wilayah dengan intensitas 0-20 mm meningkat menjadi 11 wilayah dan konsentrasinya pindah ke wilayah utara dan timur (warna merah gelap). Namun pada saat yang sama terjadi pula peningkatan curah hujan di wilayah Serang Selatan yang didominasi curah hujan 51-100 mm.

Areal sawah yang mengalami kekeringan pada lokasi merah gelap ini pada akhir Oktober dipastikan akan mengalami puso terutama yang berada pada kondisi terkena berat pada bulan September.

Walaupun pada bulan Oktober telah terjadi peningkatan curah hujan ke tingkat menengah (101-150 mm) di Selatan Baros, Petir, Tunjung Teja dan Jawilan (warna kuning), namun curah hujan minimal untuk pertanaman padi (200 mm) belum tercapai.

 Memasuki bulan Nopember, wilayah Serang Selatan telah memasuki curah hujan menengah dengan intensitas di atas 200 mm. Pada bulan ini, lokasi dengan warna hijau muda sudah bisa memulai musim tanam untuk sawah-sawah non-irigasi atau non-pompanisasi.

Untuk daerah yang berwarna kuning sebagian lokasi sudah dapat dimulai kegiatan tanam padi di sawah tadah hujan.

Adapun sebaran intensitas curah hujan yang diolah dari data peta prakiraan curah hujan yang dirilis Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tangerang sebagaimana pada grafik di bawah. Dari perubahan warna pada grafik tersebut, terlihat bahwa pada periode September – Nopember terjadi peningkatan curah hujan dengan perubahan yang signifikan pada periode Oktober dan Nopember. Berdasarkan pola perubahan ini diperkirakan pula, musim tanam padi akan terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Serang pada bulan Desember 2015.

Dengan prakiraan curah hujan seperti ini, Kabupaten Serang harus mengejar sisa luas tanam minimal 12.000 ha lagi bila dibandingkan realisasi luas tanam tahun 2014. Jika mengandalkan kepada sawah irigasi seluas 21.000 ha, harusnya angka tersebut dapat tercapai hingga bulan September 2015.

Walaupun sudah terjadi puso seluas 717 ha, dan diperkirakan akan mencapai angka 1.500 ha sampai dengan bulan oktober, ditambah dengan sawah yang puso akibat banjir pada bulan Januari-Pebruari, diestimasi angka puso masih di bawah level kritisnya sebesar 4.700 ha. Tapi untuk mengurangi kerugian petani, DPKPP Kab. Serang telah mengalokasikan anggaran bantuan benih sebesar Rp 600 juta.

Selain itu kondisi curah hujan yang rendah pada bulan September dan Oktober tidak memungkinkan tambah tanam untuk areal sawah tadah hujan yang tidak memiliki sumber air.

Terlebih, untuk padi gogo/ladang yang biasanya di tanam pada awal MH 1, dan biasanya memberikan kontribusi seluas rata-rata 3.000 ha per tahun, tampaknya juga kecil kemungkinan untuk memberikan sumbangan produksi tahun 2015 karena panen carry over tahun 2016.

Tindak lanjut dari Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Solusi Permanen Kekeringan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Pertanian dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, akan dibentuk tim survei yang terdiri dari DPKPP kab. Serang, Kodim 0602/Serang dan BPTP Prov. Banten untuk mensurvei sumber air dan bangunan air baik yang existing maupun baru untuk kemudian dijadikan masukan bagi pihak terkait dalam merancang kegiatan penanggulangan kekeringan dalam jangka panjang. Di samping itu upaya ini juga untuk meningkatkan efektivitas alokasi bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian sehingga bantuan alat dan mesin tersebut dapat secara signifikan meningkatkan produksi dan menurunkan resiko gagal panen karena kekeringan atau banjir. ZD.