Sudah merupakan keniscayaan Pulau Jawa menjadi pusat perkembangan ekonomi dan industri terutama bagi kota satelit metropolitan. Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah penyuplai produk pertanian sekaligus juga lokasi industri alternatif ketika harga tanah di seputaran Jakarta melambung tinggi. Dengan adanya akses jalan tol Jakarta – Merak, transportasi bahan baku, bahan setengah jadi ataupun produk akhir dari dan ke Kabupaten Serang sudah bukan merupakan masalah berarti.

Karakteristik Kabupaten Serang yang seperti ini, seperti juga wilayah lain dengan permasalahan serupa, menjadi pertemuan antara pertanian dan industri. Akibatnya terjadi konflik kepentingan penggunaan lahan khususnya wilayah Serang Timur-Utara yang merupakan lokasi jalur utama Bendung Pamarayan.

Terlebih lagi, Jalan tol Jakarta-Merak terletak di wilayah pantura yang faktanya merupakan daerah persawahan dominan irigasi. Selain itu, pada masa orde baru, dalam upaya melancarkan arus barang dan jasa antara wilayah pertanian dan perkotaan, infrastruktur transportasi di wilayah ini sudah relatif mapan dan lebih baik dibandingkan dengan wilayah pertanian sawah non-irigasi. Keunggulan wilayah sawah irigasi ini pada saat yang bersamaan menjadi daya tarik bagi pihak industri untuk menempatkan lokasi pabriknya di wilayah ini.

Dan sudah menjadi hal yang lumrah, pembangunan pabrik hampir bisa dipastikan akan diikuti dengan pengembangan perumahan dan sarana penunjang lainnya di sekitar pabrik tersebut. Akibatnya benturan antara wilayah pertanian dan industri semakin mengemuka.

Pada tahun 2014, seiring dengan telah diterbitkannya Perda Provinsi Banten no. 4 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, DPKPP Kabupaten Serang telah menginisiasi pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dilanjutkan dengan pemetaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015 bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

Pemetaan ini tidak dimaksudkan untuk memperuncing konflik penggunaan lahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya namun untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan sehingga penggunaan lahan tersebut dapat dioptimalkan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan semua elemen masyarakat khususnya masyarakat pertanian.

Berdasarkan pemetaan LP2B, untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2034 dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti pertumbuhan jumlah penduduk, konsumsi per kapita, laju produktivitas, alih fungsi lahan dan sebagainya, diperoleh dua skenario yaitu skenario optimis dan skenario pesimis.

Dalam skenario pesimis (laju peningkatan produktivitas rendah, ancaman kekeringan dan banjir, laju alih fungsi lahan yang tinggi, dsb) maka lahan sawah yang harus dipertahankan hingga tahun 2034 adalah 37.176,26 ha. Sedangkan bila menggunakan skenario optimis, lahan sawah yang harus dipertahankan adalah 21.489,30 ha.

Sedangkan pemetaan lahan cadangan dimaksudkan apabila untuk kepentingan umum sesuai UU no. 2 tahun 2012 dan berakibat lahan sawah tersebut harus dialihfungsikan maka sudah dialokasikan wilayah untuk calon penggantinya (sesuai UU no. 41 tahun 2009 dan PP no. 1 tahun 2011) dengan mempertimbangkan sumber air, kesesuaian jenis tanah, kemiringan, dan lain-lain.

Untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat, pada tahun ini juga DPKPP Kab. Serang sedang mengkonstruksi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berbasis Geoserver.

Dengan sistem informasi ini, masyarakat dapat mengakses lokasi LP2B dan cadangannya melalui website dinas (http://disperta.serangkab.go.id) dengan hanya memasukkan koordinat lokasi atau memasukkan nama kampung dan desa. Melalui sistem ini, pihak-pihak yang akan menggunakan lahan atau mengeluarkan izin penggunaan lahan dapat mengecek status lahan sawah tanpa harus mengirimkan surat permintaan survey ke DPKPP seperti yang selama ini sudah terjadi. Diharapkan pada akhir tahun 2015 sistem ini sudah rampung.

Sekaligus juga pada tahun 2016 sudah dianggarkan untuk pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang LP2B dan cadangannya sehingga semakin menguatkan upaya optimalisasi penggunaan lahan (land use) bagi kepentingan masyarakat di Kabupaten Serang menuju menuju masyarakat yang berdaulat pangan. Zaldi.