Cipno Hartono, S.PKP. Staf BPS Kabupaten Serang

Salah satu indikator/alat ukur yang  dipakai untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Unsur penting yang dijadikan sebagai indicator kesejahteraan petani adalah besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran.

Dalam kaitan tersebut salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli.

Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti secara relative lebih sejahtera. Dengan demikian, NTP merupakan salah satu indicator relative tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relative semakin sejahtera tingkat kehidupan petani(Silitonga, 1995; Sumodiningrat,2001; Tambunan, 2003; BPS, 2006; Masyhuri, 2007).

Sektor pertanian memiliki multifungsi,  antara lain  mencakup aspek produksi, peningkatan kesejahteraan masyarakat,  atau penanggulangan kemiskinan dan kelestarian lingkungan. Dalam aspek produksi, pertanian berperan dalam menghasilkan produksi bahan pangan pokok, bahan baku industry domestik, bahan pakan, bioenergy, dan produksi untuk ekspor.

Dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor pertanian merupakan sumber lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, pembentukan capital yang berperan besar dalam penanggulangan kemiskinan. Penyediaan/produksi berbagai produk pertanian dengan harga yang murah juga telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama konsumen.

Sektor pertanian juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui perannya dalam menciptakan alam yang hijau dan menciptakan keseimbangan lingkungan, menghindari erosi, dan pengurangan polusi.

Dalam RPJM tahun2015-2019 (melalui kegiatan UPSUS) diyakini focus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendalaman dari strategi Triple+OneTrackStrategy, yaitu pembangunan yang pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan pekerjaan (pro-job), pro-pengurangan kemiskinan (pro- poor), serta pro-pengelolaan dan/atau ramah lingkungan (pro-environment).

 NTP Banten

Berdasarkan table, NTP di Provinsi Banten pada November 2015, secara umum naik 1,37 persen dibandingkan NTP Oktober2015, yaitu dari 106,07 menjadi 107,53. Hal ini menunjukan bahwa petani di Provinsi Banten mengalami surplus, yang disebabkan oleh harga produksi lebih besar disbanding harga konsumsi dan biaya produksi. Dengan demikian petani di Provinsi Banten pada bulan November 2015 lebih sejahtera disbanding bulan Oktober 2015.

Besarnya tingkat pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) dipengaruhi juga oleh besarnya asset produksi pertanian (terutama pemilikan lahan usaha), jenis komoditas yang diusahakan, produktivitas, dan hargaproduksi. Besarnya tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi struktur dan pola konsumsi rumah tangga.

Share kenaikan NTP pada bulan November diberikan oleh subsector tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan, yang masing – masing memberikan kontribusi sebesar 2,87persen, 0,91 persen dan 0,23 persen.

 Peningkatan Produksi Pertanian

Pendapatan petani secara langsung ditentukan oleh besarnya produksi yang dihasilkan petani, sedangkan besarnya produksi tersebut dipengaruhi oleh penguasaan lahan yang dikuasai dan produktivitas usahatani. Dalam kaitan dengan lahan pertanian, data menunjukkan ketersediaan lahan pertanian per kapita mengalami penurunan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kecenderungan konversi lahan, terutama untuk lahan sawah. Ketersediaan lahan yang sesuai untuk pertanian yang sangat terbatas perlu dilindungi.

Seluas 3.000 hektar lahan pertanian sawah dariluas 48.698 hektar lahan pertanian sawah yang ada di Kabupaten Serang akan beralih fungsi menjadi kawasan industry dan perumahan (pilar banten.com25 oktober 2015 ).

Akibatnya,produksi padi untuk ketahanan pangan masyarakat terancam. Kebijakan untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian telah banyak dibuat. Penetapan undang-undang dan peraturan Pemerintah lain yang mengatur tentang pendayagunaan lahan dan pengendalian konversi lahan.

Kebijakan terakhir adalah dengan diterbitkannya UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sanksi pidana yang melanggar maksimal kurungan lima tahun dan denda 1 milyar.

 Harapan Petani

Petani berharap kepada pemerintah atas kebijakan harga (pricesupport). Sasaran kebijakan ini adalah: (a) Melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar, yang umumnya terjadi pada musim panen, (b) Melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli, yang umumnya terjadi pada musim paceklik, (c) Mengendalikan inflasi melalui stabilitasi harga. Karena harga yang biasa diterima oleh petani sebagian besar atas dasar harga para tengkulak, sehingga sangat merugikan petani.( CH )