Jumat pekan lalu, Petani Padarincang menerima bantuan bibit Bunga Sedap Malam dari Direktorat Benih Hortikultura sebanyak 350 kg. Bantuan bibit varietas Dian Arum tersebut merupakan produksi Balai Penelitian Tanaman Hias, Cipanas, Cianjur. Adapun kelompok tani yang menerima bantuan adalah Keltan Tani Mukti, Desa Kadubeureum, Keltan Giat, Desa Kadubeureum dan Keltan Sri Tani Desa Barugbug Kecamatan Padarincang.

Kabupaten Serang merupakan sentra produksi Bunga Sedap Malam di Provinsi Banten. Luas pertanaman saat ini mencapai 8.3 ha dengan produksi sekitar 19,000 tangkai per minggu. Target perluasan tanam tahun 2012 adalah mencapai 12 ha.

Walaupun produksi dari Kecamatan Padarincang sudah dijual di Pasar Kembang Rawa Belong, namun petani sedap malam masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, masalah bibit yang selama ini berasal dari pedagang Rawa Belong atau bibit hasil pertanaman petani sendiri. Karena sudah menggunakan bibit yang tidak bersertifikat hasil panen sedap malam petani Padarincang belum optimal. Walaupun secara fisiologis tumbuh tinggi namun aromanya tidak sewangi sedap malam yang berasal dari daerah lain. Walaupun saat ini petani menerima bantuan bibit unggul dari Balithi namun diharapkan kedepannya petani sedap malam di Kecamatan Padarincang dapat menangkarkan sendiri untuk minimal kebutuhan sendiri. Bantuan sarana dan pelatihan dari pihak terkait sangat dibutuhkan.

Kedua adalah masalah harga bunga yang fluktuatif. Pada saat Bulan Puasa menjelang Idul Fitri, harga pertangkainya dapat mencapai hingga Rp. 2,500. Begitupun pada saat Imlek. Namun di bulan-bulan biasa, harga pertangkai dapat jatuh hingga Rp. 500 per tangkai. Hal ini karena saluran pemasaran hanya tunggal yaitu pedagang pengumpul dari Rawa Belong. Padahal pada saat bersamaan, hotel, perkantoran, dan restoran di Ibu Kota Provinsi Banten atau pusat wisata Anyer merupakan pasar potensial yang cukup menjanjikan. Kerjasama dengan pemerintah daerah, PHRI, pengelola hotel, perkantoran, dan restoran diharapkan dapat menjadikan harga bunga sedap malam relatif stabil karena saluran pemasaran beragam dan kebutuhan lebih kontinyu. Disamping itu perlu pula dipikirkan pengembangan industri minyak aromatik sedap malam, mengingat harga minyak sedap malam relatif tinggi mencapai Rp 4,700,000/liter.

 

 


Pembangunan Pabrik Pupuk Baru

Awal November lalu, PT Pupuk Kaltim dan PT Pusri menandatangani kerjasama pembangunan pabrik pupuk Majemuk NPK dengan perusahaan asal Yordania, Jordan Phospate Mine Co. senilai 8.1 triliyun rupiah. Pembangunan pabrik pupuk dengan kapasitas 3 juta ton/tahun akan menambah kapasitas total produksi pupuk nasional menjadi 5.2 juta ton/tahun dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2015.

Bagi Jordan Phospate, kerjasama ini tentunya merupakan strategi pembentukan pasar yang lebih besar bagi produksi fosfat dalam negeri Yordania. Lebih dari 60% wilayah di Yordania mengandung fosfat dengan kebutuhan domestik yang relatif kecil sehingga penting bagi mereka untuk terus mencari peluang pasar.

Untuk Indonesia sendiri, apakah pembangunan pupuk NPK ini akan memberikan jaminan bagi petani untuk mendapatkan pupuk murah dan dapat diperoleh dengan mudah sesuai dengan waktu tanam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut pertama kita perlu melihat kebutuhan NPK nasional. Bila mengacu kepada proyeksi kebutuhan pupuk tahun 2011, perkebunan besar membutuhkan 53% dari total kebutuhan pupuk atau sekitar 4.9 juta ton, diikuti oleh sub-sektor tanaman pangan sebesar 2.9 juta ton (32%) dan alokasi terkecil adalah untuk perkebunan rakyat (15%). Dari proporsi perkiraan kebutuhan NPK ini dan kapasitas produksi pupuk nasional dapat dilihat bahwa pembangunan pabrik skala besar tersebut sejak awal direncanakan untuk memenuhi kebutuhan perkebunan besar. Dari sudut pandang ekonomi, hal ini sah saja dilakukan.

Hal kedua yang dapat dijadikan tolok ukur adalah tata niaga pupuk termasuk sistem distribusinya. Seberapa besarpun suplai pupuk bila tidak diikuti dengan efisiensi tata niaga, maka konsumen tetap menerima harga di atas harga ekonomi atau HET yang telah ditetapkan. Tampaknya subsidi pupuk yang dirancang pemerintah untuk membantu petani menjadi buah simalakama. Pada satu sisi petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang murah namun pada saat yang bersamaan pupuk murah ini pun menimbulkan minat sektor industri dan perkebunan besar. Dan tiap tahun banyak pihak yang direpotkan berkaitan dengan distribusi penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Mulai dari penyusunan RDKK, pemantauan oleh KP3, dan bahkan pihak kepolisian, kejaksaan dan media massa.

Program BIMAS dan INMAS pada tahun 70-an berhasil mentransformasi kegiatan budidaya petani dengan penggunaan paket teknologi (pupuk urea salah satunya) dan menghantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun pada saat yang bersamaan petani menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap pupuk urea. Pupuk ini menjadi syarat rukun dalam kegiatan ritual bercocok tanam. Yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya adalah setelah tiga dekade, cadangan gas alam sebagai bahan baku pupuk urea semakin menipis. Dengan cadangan gas alam sebesar 170 TSCF (triliun kaki kubik) dan produksi 2.87 TSCF per tahun, maka diperkirakan cadangan gas alam Indonesia akan habis dalam kurun waktu kurang dari 60 tahun lagi dengan asumsi tidak ditemukan lagi cadangan gas alam baru dalam jumlah besar. Akibatnya kenaikan harga pupuk urea di masa datang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Pupuk Pro-Petani

Sebagian besar petani tanaman pangan adalah penggarap bermodal kecil. Bagi kelompok ini, permintaan relatif semua saprodi bersifat sangat elastis terhadap perubahan harga. Kenaikan harga pupuk akan berdampak terhadap pengurangan penggunaan pupuk secara signifikan. Akibat lebih lanjut adalah penurunan produksi, terutama tanaman pangan.

Pada titik ini, pupuk yang berpihak kepada petani menjadi titik penting dalam pengembangan kebijakan pupuk nasional. Ada beberapa kriteria pupuk pro-petani. Yang pertama, pupuk tersebut harus mendukung pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). Aspek kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan komponen kimia merupakan pertimbangan utama. Terjadinya pelandaian (leveling off) peningkatan produksi atas setiap penambahan pupuk kimia menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pupuk kimia tidak sustainable. Di beberapa lokasi di wilayah pantura, penggunaan pupuk urea dapat mencapai 500 kg/ha, lebih tinggi dari rekomendasi Kementerian Pertanian yang berkisar antara 225-250 kg/ha dengan penambahan hasil produksi yang tidak berbeda nyata dari sebelumnya.

Yang kedua, bahan baku tersebut harus bersumber dari sumberdaya lokal atau domestik. Selain akan menekan harga jual pupuk juga akan diperoleh efisiensi pemanfaatan sumberdaya lokal. Penggunaan pupuk organik yang memanfaatkan potensi jerami, daun-daunan, dan kotoran ternak disekitar areal persawahan merupakan langkah yang tepat. Walaupun tingkat produktivitasnya belum menyamai hasil yang diperoleh melalui penggunaan pupuk kimia, namun dalam jangka panjang akan diperoleh hasil yang lebih tinggi dan ramah lingkungan.

Yang ketiga, dan yang paling sulit, produksi pupuk tersebut dikembangkan dengan basis produksi di tingkat kelompok tani. Konsep pengembangan pupuk organik memiliki peluang besar untuk kriteria yang ketiga ini dibandingkan dengan pupuk kimia. Upaya-upaya seperti rekasaya pengurai organik untuk pupuk kompos berbahan baku jerami di sawah yang dikembangkan oleh Prof. Simarmata patut diapresiasi tinggi karena telah membuka peluang bagi kelompok tani untuk memproduksi pupuk mereka sendiri.

Mungkin suatu saat ketika pupuk organik berbasiskan potensi lokal sudah berkembang luas, tidak akan terdengar lagi keluhan petani akan kelangkaan dan kenaikan harga pupuk. Mungkin tidak diperlukan lagi semua kerepotan dalam mengawasi distribusi pupuk seperti selama ini terjadi. Mungkin sawah di pantura akan ramai lagi oleh suara kodok dan serangga pada malam hari dan menjadi pengiring tidur lelap petani tanpa harus khawatir kenaikan harga pupuk. Semoga….

Zaldi Dhuhana (Dimuat di Harian Radar Banten edisi 11 Desember 2010)